MAMUJU,CYBERPENA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam memperkuat kinerja aparatur pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Junda Maulana menyoroti pentingnya kesadaran dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) terhadap amanah yang diberikan negara. Ia menegaskan, ASN yang menerima gaji dari negara wajib menunjukkan pengabdian melalui kerja nyata dan pelayanan kepada masyarakat.
“Apel gabungan tadi saya tekankan begini. Kita ini ASN, digaji. Dan kalau digaji, kita itu diberikan di depan. Berarti kita ini utang kepada negara dalam satu bulan,” kata Junda Maulana.
Menurutnya, kewajiban tersebut harus dibuktikan dengan disiplin, dedikasi, serta kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“Ya saya tekankan, Anda mau bayar utang atau tidak. Karena utang itu hukumnya wajib dibayar,” ujarnya.

Junda Maulana juga mengingatkan agar ASN tidak hanya fokus pada persoalan kehadiran dan kedisiplinan administratif, namun lebih jauh memperhatikan substansi kerja dan capaian pembangunan daerah.
“Jangan sampai kita hanya berusaha disiplin, disiplin, disiplin. Tapi substansi untuk menyelesaikan masalah lain yang kita lupa. Habis energi di situ. Kita mau kedepankan substansialnya,” ungkap Junda Maulana.
Ia kemudian membeberkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sulbar, di antaranya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), stunting, hingga persoalan anak tidak sekolah.
Junda Maulana menjelaskan, Pemprov Sulbar menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun agar pada 2030 berada di kisaran 5-6 persen. Sementara saat ini angka kemiskinan Sulbar masih tercatat sebesar 10,18 persen atau berada di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sulbar ditargetkan mencapai 8 persen, sedangkan capaian saat ini masih berada pada angka 5,36 persen. Untuk IPM, pemerintah menargetkan berada di angka 75, sementara kondisi saat ini masih berada di level 71 poin.
“Semua itu merupakan tantangan. Stunting dan lain sebagainya. Anak tidak sekolah masih punya tantangan,” katanya.
Ia menilai, seluruh ASN di lingkup Pemprov Sulbar harus mampu melakukan percepatan kerja agar target pembangunan dapat tercapai sesuai harapan pemerintah daerah.
“Kalau kita hanya berurusan dengan kedisiplinan, kehadiran dan lain-lain sebagainya, kita lupa dengan substansinya, akhirnya kita nggak bisa mengejar. Kita butuh akselerasi,” ujar Junda Maulana.
Melalui apel gabungan tersebut, Junda Maulana mengajak seluruh ASN Pemprov Sulbar untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan daerah serta generasi mendatang.
“Ayo kita merubah. Ayo kita bertanggung jawab dengan apa yang dihadapi oleh daerah kita ini. Bukan untuk kita, untuk daerah dan anak-anak kita atau generasi kita ke depan,” tutupnya.(rls)

Tidak ada komentar