Sulbar Perkuat Penanganan Stunting, RS Pemerintah Jadi Rujukan Terpadu

MAMUJU, CYBERPENA.ID — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar untuk segera melaunching Pos Pelayanan Terpadu Rujukan Stunting di rumah sakit milik pemerintah pada lima kabupaten. Langkah ini dilakukan sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat melaunching Pos Operasional Pelayanan Rujukan Stunting di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju, Senin, 22 Desember 2025.

Pada kesempatan itu, Suhardi Duka menegaskan bahwa setelah RSUD Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar harus segera menetapkan rumah sakit pemerintah lainnya sebagai rujukan penanganan stunting.

“Katakanlah di Polewali Mandar, Majene, Mamasa, agar penanganan terpadu ini berjalan sesuai standar yang diciptakan oleh Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Suhardi Duka.

Selain itu, Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan persoalan strategis yang membutuhkan pengawalan langsung di tingkat pimpinan daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saya minta kesediaan Wakil Gubernur, Pak Salim S Mengga, untuk langsung mengoordinasikan, menggerakkan, dan mengarahkan, sehingga kita benar-benar mampu menangani stunting secara optimal,” tegasnya.

Pos Pelayanan Terpadu Rujukan Stunting ini diharapkan menjadi pusat pelayanan dan pendampingan terintegrasi di tingkat masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting secara holistik.

Layanan ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga mengoordinasikan berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif, guna mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat dan terbebas dari stunting. (rls)