SDK Isyaratkan Pemangkasan PPPK Sulbar, Sekitar 2.000 Orang

MAMUJU, CYBERPENA.ID — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), memberi sinyal yang kurang menggembirakan bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.

SDK mengungkapkan, Pemprov Sulbar kemungkinan akan melakukan pengurangan jumlah PPPK secara signifikan mulai 2027 mendatang. Langkah itu disebut sebagai upaya menyesuaikan porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Siap-siap saja, kemungkinan dari 4.000 PPPK (yang ada saat ini) mungkin berkurang sampai 2.000 kira-kira. Kita tinggal pilih-pilih mana PPPK yang akan kita pecat 2027,” ujar Suhardi saat menghadiri acara buka puasa bersama jurnalis di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa (17/3/2026).

Mantan Bupati Mamuju dua periode itu menegaskan, kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan terkait proporsi belanja pegawai. Jika tidak, daerah berisiko menerima sanksi berat dari pemerintah pusat, mulai dari penghentian transfer dana hingga APBD yang tidak akan disahkan.

Gubernur yang akrab disapa SDK itu mengaku berada dalam situasi yang sulit dan penuh dilema. Ia menyadari, kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap nasib ribuan tenaga kontrak yang selama ini turut menopang jalannya roda pemerintahan.

“Sering ada keputusan yang kita ambil, I’m sad, saya sangat sedih. Tapi harus diambil karena tidak ada jalan lain. 2027 menjadi ujian berat kembali bagi pemerintah daerah,” ungkap anggota DPR RI periode 2019–2024 itu.

Ia menambahkan, opsi pemangkasan jumlah PPPK hampir tidak bisa dihindari, kecuali jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar mengalami peningkatan sangat signifikan hingga menembus angka Rp1 triliun. (ist)