Banjir Makassar (ilustrasi foto Int)MAKASSAR, CYBERPENA.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengatasi persoalan banjir, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pencemaran lingkungan perkotaan.
Paparan tersebut disampaikan di hadapan perwakilan World Resources Institute (WRI) Ruan dan Program Riset RISE (Revitalizing Informal Settlements and Their Environment) Indonesia, dalam sesi wawancara singkat yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar.
Wawancara dipimpin oleh Diego Rivera dari Monash University, dan menjadi ruang diskusi mengenai tantangan serta strategi pembangunan perkotaan yang tengah dihadapi Kota Makassar.
Dalam kesempatan itu, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa persoalan banjir, akses air minum, dan sanitasi merupakan tantangan lama yang hingga kini masih menjadi fokus utama Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah persoalan yang selama ini harus kita selesaikan bersama, terutama banjir, akses air minum, air bersih, dan sanitasi,” ujar Munafri, Selasa (13/1/2026).
Ia menambahkan, Makassar sebagai kota yang terus berkembang menghadapi keterbatasan ruang serta tantangan besar untuk mewujudkan kota yang inklusif dan aman bagi seluruh warganya.
“Makassar adalah kota yang terus tumbuh, tetapi memiliki keterbatasan ruang dan tantangan besar sebagai kota yang inklusif dan aman,” lanjut Appi.
Tantangan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam tujuh visi pembangunan Kota Makassar, di mana salah satu fokus utamanya adalah penanganan persoalan perkotaan seperti banjir, air minum, dan sanitasi.
Munafri menegaskan, sistem penanganan banjir di Kota Makassar hingga saat ini belum sepenuhnya stabil dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota Makassar secara mandiri.
Ia menjelaskan bahwa persoalan banjir memiliki keterkaitan erat dengan wilayah penyangga di sekitar Kota Makassar.
“Kita semua mengetahui bahwa sistem penanganan banjir di Makassar belum sepenuhnya stabil. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan sendiri, karena berkaitan erat dengan daerah-daerah sekitar Makassar,” jelasnya saat menjawab sejumlah pertanyaan dari tim peneliti luar negeri.
Terkait penyediaan air minum dan air bersih, Pemerintah Kota Makassar terus mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Upaya tersebut merupakan bagian dari pemenuhan layanan dasar yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara itu, persoalan sanitasi dinilai sebagai isu yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan derajat kesehatan masyarakat.
Sanitasi yang tidak tertata dengan baik berpotensi memicu berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup warga.
“Sanitasi ini sangat penting. Jika tidak ditata secara benar dan teratur, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan,” tegasnya.
Oleh karena itu, pembangunan kolam sanitasi komunal dinilai sebagai kebutuhan mendesak, khususnya di kawasan permukiman informal.
Munafri menyebutkan bahwa sanitasi komunal menjadi salah satu solusi agar layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh warga kota.
Langkah tersebut sejalan dengan misi pembangunan infrastruktur Kota Makassar yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan permukiman informal, guna meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Munafri Arifuddin juga menyoroti Proyek RISE sebagai salah satu program yang dinilai sangat luar biasa.
Program RISE dikembangkan melalui riset mendalam di kawasan permukiman informal Kota Makassar, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta didukung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Hasil penelitian RISE membuktikan bahwa intervensi infrastruktur hijau di kawasan permukiman informal mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara signifikan,” ungkapnya.
Ia menilai pendekatan yang diterapkan melalui Proyek RISE tidak hanya relevan untuk wilayah penelitian, tetapi juga layak direplikasi dan diperluas ke seluruh wilayah Kota Makassar karena dampaknya yang sangat positif.
Proyek RISE tidak semata berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong transformasi komunitas serta peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Melalui sistem sanitasi yang terkontrol dan terintegrasi, masyarakat menjadi lebih teredukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, sehingga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.
“Tatanan hidup sehat ini tidak hanya dibangun, tetapi juga dijalankan dan dijaga oleh masyarakat sendiri,” tuturnya.
“Kesadaran hidup bertetangga dan gotong royong tumbuh melalui sistem sanitasi komunal berbasis klaster,” lanjut mantan Bos PSM tersebut.
Ia menambahkan, semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam menjaga dan mengoperasikan sistem RISE yang telah dibangun.
Kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Proyek RISE telah menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan serta produktivitas masyarakat.
Lingkungan permukiman yang lebih sehat turut mendukung capaian Kota Makassar sebagai Kota Sehat Nasional dan Kota Sehat Asia Tenggara, penghargaan yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2025.
Lokasi implementasi RISE menjadi salah satu indikator penting dalam proses penilaian tersebut.
Lebih lanjut, Proyek RISE menghadirkan wajah baru kawasan permukiman informal melalui pembangunan rawa buatan dengan tanaman lokal di tengah permukiman padat.
Ruang hijau tersebut berfungsi sebagai sanitasi komunal, pengelolaan air hujan, sekaligus ruang publik bagi warga. Keberadaannya juga membuka peluang pengembangan pertanian lahan sempit serta pembentukan kelompok tani masyarakat.
Selain meningkatkan ketahanan lingkungan, kawasan RISE juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan di Kota Makassar.
“Kehadiran RISE menjadikan Makassar sebagai rujukan studi pembelajaran dalam penyelesaian persoalan sanitasi permukiman. Banyak kota dan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri, datang untuk mempelajari implementasi program ini,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, replikasi pendekatan RISE secara nasional dinilai sangat penting dan dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Bahkan pada tahun 2025, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi berkunjung langsung ke lokasi RISE atas arahan Presiden Republik Indonesia untuk melihat potensi pengembangan kota-kota ramah air di Indonesia.
Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjalankan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi yang diusung.
Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Kota Makassar dituntut mampu menyediakan layanan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warganya.
Melalui Program RISE, Pemerintah Kota Makassar berharap kota ini tidak hanya menjadi kota ramah air, tetapi juga menjadi referensi global.
“Program ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Makassar, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Kota Makassar untuk dunia,” pungkasnya. (rls)



Tidak ada komentar