MAKASSAR,CYBERPENA.ID — Pemerataan pembangunan di Kota Makassar kini tidak lagi berhenti di wilayah daratan. Dalam momentum Refleksi Akhir Tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran layanan transportasi laut antarpulau gratis bertajuk Pete-pete Laut, sebuah solusi konektivitas yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan Kota Makassar.
Program Pete-pete Laut tidak hanya merealisasikan janji politik pasangan bertagline MULIA, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjembatani akses sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik bagi warga pulau.
Hadirnya layanan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat mobilitas antarpulau, mengurangi kesenjangan layanan, serta membuka ruang percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini masuk kategori terluar, terpencil, dan terjauh (3T).
Saat ini, dari tiga unit kapal yang direncanakan, satu unit kapal telah siap beroperasi secara gratis untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan. Kapal tersebut akan melayani sejumlah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, di antaranya Pulau Lae-lae, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo, serta empat pulau terluar lainnya yakni Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar menyatakan siap menjalankan program prioritas Wali Kota Makassar tersebut. Kepala Bidang Angkutan Umum dan Prasarana Dishub Makassar, Jusman, menyebutkan bahwa kehadiran Pete-pete Laut sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat kepulauan.
“Program Pete-pete Laut ini merupakan program prioritas Wali Kota Makassar, Pak Munafri Arifuddin, dan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di pulau. Kapalnya sudah ada dan siap beroperasi tahun ini,” ujar Jusman, Senin, 22 Desember 2025.
Dishub Makassar telah menyiapkan satu unit kapal kayu bernama KM Banawa Nusantara 27 dengan kapasitas angkut sekitar 20 hingga 25 penumpang. Kapal tersebut dinyatakan siap beroperasi dan menjadi tahap awal pelaksanaan layanan transportasi laut antarpulau gratis.
Untuk tahap awal, Dishub Makassar merencanakan dua skema perjalanan. Trip pertama akan melayani rute Pelabuhan Kayu Bangkoa–Pulau Lae-lae–Pulau Kodingareng–Pulau Barrang Caddi–Pulau Barrang Lompo, kemudian kembali ke daratan Kota Makassar. Rute ini direncanakan beroperasi setiap hari sebagai uji coba awal karena jaraknya relatif dekat dan sesuai dengan kapasitas kapal.
Sementara trip kedua direncanakan menjangkau pulau-pulau terluar dengan rute Barrang Lompo–Pulau Lumu-Lumu–Pulau Langkai–Pulau Lanjukkang–Pulau Bone Tambu, sebelum kembali ke Barrang Lompo dan Makassar. Namun, untuk tahap awal operasional, layanan akan difokuskan terlebih dahulu pada trip pertama sambil menunggu hasil kajian lanjutan terkait jalur, waktu tempuh, dan faktor keselamatan pelayaran.
“Karena kapasitas kapal masih terbatas, untuk sementara kami fokuskan pada rute pertama sebagai uji coba. Jadwal dan jam operasional masih dalam tahap pengkajian, namun kapal sudah siap dan tinggal menunggu perizinan,” jelas Jusman.
Ke depan, Dishub Makassar juga akan melakukan survei lapangan secara menyeluruh, termasuk survei teritorial dan jalur pelayaran, guna memastikan layanan berjalan aman, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Terkait penambahan armada, Jusman menyampaikan bahwa pada tahun 2025 baru satu unit kapal yang dioperasikan. Namun, Pemerintah Kota Makassar telah menganggarkan penambahan dua unit kapal pada tahun 2026 sehingga total armada Pete-pete Laut nantinya menjadi tiga unit.
“Jika sesuai rencana, totalnya nanti ada tiga kapal. Ini tentu akan sangat membantu meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan ke pulau-pulau,” pungkasnya.
Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berharap denyut pembangunan dapat dirasakan secara merata, dari pusat kota hingga ke pulau-pulau terdekat maupun terluar, sebagai bukti nyata komitmen pemerintahan MULIA membangun Makassar secara inklusif dan berkeadilan. (rls/hms)
Pos Terkait
Tidak ada komentar