Pemkot Makassar Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

JAKARTA,CYBERPENA.ID — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan capaian positif di sektor kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kota Makassar menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional pada awal tahun 2026. Menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah (MULIA), Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Sistem UHC Prioritas dari Pemerintah Pusat.

Pada ajang tersebut, Kota Makassar meraih kategori Pratama, berdasarkan penilaian atas tingginya capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Acara berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/01/2026).

Turut hadir dalam penganugerahan tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama.

“Penghargaan ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui JKN,” jelasnya.

Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program UHC Prioritas merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar yang menitikberatkan pada pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga tanpa terkendala biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Salah satu indikator utama adalah kepesertaan JKN yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran untuk program JKN hingga tahun 2026 dan berkelanjutan ke tahun berikutnya.

“Tahun 2026, khususnya hingga bulan September, keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur Nursaidah.

Melalui program UHC, masyarakat Kota Makassar dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga layanan rujukan lanjutan di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, dr. Nursaidah menyampaikan harapannya agar ke depan Kota Makassar dapat meningkatkan capaian dan meraih predikat UHC kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.

“Harapan kami ke depan, Kota Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antarperangkat daerah akan terus diperkuat,” ujarnya.

Ia menegaskan, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kunci utama dalam menjaga validitas data kependudukan, memastikan kepesertaan JKN tetap aktif, serta menjamin masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

“Kolaborasi lintas perangkat daerah ini akan terus kami optimalkan agar target dapat tercapai bersama, demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya. (*hms)