JAKARTA, CYBERPENA.ID – Meningkatnya tekanan kepentingan ekonomi terhadap warisan budaya nasional menjadi perhatian serius Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly. Ia menilai kondisi pelestarian cagar budaya di Tanah Toraja kian memprihatinkan, menyusul terancamnya ratusan rumah adat tongkonan yang telah berusia ratusan tahun akibat dorongan aktivitas ekonomi jangka pendek.

Sorotan tersebut disampaikan Andi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama kementerian terkait di Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Menurutnya, perusakan cagar budaya tidak semata berdampak pada hilangnya bangunan fisik, melainkan juga menggerus identitas, nilai sejarah, serta memori kolektif bangsa.
“Di Toraja, Tongkonan, rumah adat dan budaya yang usianya ratusan tahun dihancurkan demi kepentingan ekonomi. Bahkan ada anggota kami yang sampai menangis melihat warisan budaya itu dihilangkan begitu saja,” ujar Andi.

Ia mendorong pemerintah untuk mengembangkan pendekatan pelestarian yang lebih inovatif dan berkelanjutan, dengan mencontoh praktik sejumlah negara yang mampu mengelola simbol dan narasi budaya sebagai daya tarik wisata tanpa merusak warisan aslinya. Andi menyinggung ikon budaya buatan seperti patung Little Mermaid dari kisah Hans Christian Andersen di Eropa maupun Manneken Pis di Belgia, yang justru mampu menarik ribuan wisatawan setiap hari.
“Negara lain bisa mengelola cerita, simbol, dan ruang publik menjadi destinasi wisata yang hidup. Sementara kita justru sering mengorbankan cagar budaya yang asli,” kritik Politikus PKB tersebut.

Selain itu, Andi juga menyoroti penempatan simbol-simbol nasional yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan penghormatan terhadap nilai sejarah. Ia mengusulkan agar figur dan peninggalan bersejarah ditempatkan pada ruang-ruang edukatif, seperti museum nasional, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran publik sekaligus destinasi wisata budaya
.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penting bagi Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan ke depan, agar upaya pelestarian warisan budaya dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi nasional.
RDP tersebut diikuti perwakilan kementerian lintas sektor, antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Kehadiran pemerintah dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya.

Melalui rapat tersebut, Komisi X DPR RI mendalami strategi pemanfaatan cagar budaya untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat kolaborasi agar cagar budaya tetap terlindungi di tengah agenda pembangunan nasional. (hms/rls)


Tidak ada komentar