Komisi II DPR RI Pastikan Aspirasi Daerah Ditindaklanjuti di Tingkat Pusat

BANJARMASIN, CYBERPENA.ID — Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Rifqinizamy, yang akrab disapa Rifqi, saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bersama para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran komisaris dan direksi Bank Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai, Kota Banjarmasin, Jumat (20/2/2026).

“Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Rifqi.

Dalam pertemuan tersebut, ia memberikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD harus terus diperkuat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Rifqi menjelaskan bahwa kunjungan kerja reses merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menilai masukan dari kepala daerah, organisasi perangkat daerah, hingga pimpinan BUMD menjadi bahan evaluasi strategis dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat.

“Apa yang kami dengar hari ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II dalam merumuskan kebijakan ke depan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan.

“BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Rifqi menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Reformasi birokrasi, kata dia, harus diwujudkan melalui sistem kerja yang terukur dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efisien.

“Reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, tetapi harus terimplementasi dalam sistem kerja yang terukur,” ungkapnya.

Berbagai isu strategis turut dibahas dalam forum tersebut, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, tata kelola aset, hingga peningkatan kualitas layanan publik. Komisi II DPR RI, lanjut Rifqi, akan mengawal aspirasi yang disampaikan agar dapat ditindaklanjuti melalui regulasi maupun koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kami hadir untuk menyerap aspirasi dan memastikan ada solusi konkret atas setiap persoalan yang dihadapi daerah,” katanya.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memaparkan capaian serta tantangan yang dihadapi. Menurutnya, transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Keterbukaan seperti ini penting agar kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik,” ujarnya.

Rifqi berharap kunjungan kerja reses ini semakin mempererat sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah, serta memperkuat komitmen bersama dalam mendorong kebijakan yang mendukung otonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pemerintahan daerah yang kuat dan mampu mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. (dprd)