Bupati Mamasa Hadiri Diskusi Terbuka Terkait Penetapan Batas Taman Nasional Gandang Dewata

CYBERPENA.ID, MAMASA — Bupati Mamasa Welem Sambolangi menghadiri diskusi terbuka bersama masyarakat dan tokoh-tokoh adat terkait penetapan batas Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD) yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Rabu (8/10/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, jajaran Forkopimda Mamasa, perwakilan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Barat Muhammad Rasul, perwakilan BPKH, serta unsur dari Aliansi Pemerhati Masyarakat dan Lingkungan dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Mamasa.

Dalam sambutannya, Bupati Welem Sambolangi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wadah dialog untuk mencari solusi bersama, agar kebijakan pemerintah, baik daerah maupun pusat, tidak merugikan masyarakat.

“Hari ini kita berdiskusi untuk mencari solusi bagi masyarakat Mamasa yang telah bermukim puluhan tahun agar tetap merasa aman dan nyaman. Kami ingin memastikan bahwa program pemerintah daerah maupun pusat tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” jelas Bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mamasa menyampaikan apresiasi atas langkah Bupati yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat terkait permasalahan batas kawasan TNGD.

“Kami dari DPRD mengapresiasi Bupati Mamasa yang telah merespons aspirasi masyarakat. Kami juga berharap pihak BBKSDA dapat memperhatikan dan menindaklanjuti usulan dari masyarakat serta pemerintah daerah untuk melakukan penetapan batas ulang,” ujarnya.

Dalam sesi penutupan, diskusi menghasilkan beberapa kesimpulan penting, antara lain:

1. Meminta pihak terkait untuk meninjau kembali tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Mendorong agar wilayah pemukiman warga yang masuk dalam kawasan hutan konservasi dapat dibebaskan dari status kawasan hutan.

3. Meminta pihak BBKSDA agar membangun komunikasi lebih intensif dengan masyarakat sekitar sebelum menetapkan batas kawasan.

Diketahui, polemik antara masyarakat sekitar TNGD dan pihak BBKSDA sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Masyarakat menilai penetapan batas Taman Nasional Gandang Dewata dilakukan tanpa melibatkan mereka secara langsung dan berdampak pada wilayah tempat tinggal serta lahan garapan yang telah dikelola secara turun-temurun (HMS/Agustinus)