Anggota DPR RI Nurhadi: Dapur SPPG Tak Layak Harus Ditutup!

BLITAR,CYBERPENA.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta keterbukaan informasi kepada publik.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (2/2026).

“Secara rutin saya turun langsung ke masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan sosialisasi, tetapi juga dengan mengunjungi dapur-dapur SPPG dan sekolah-sekolah penerima manfaat. Temuan di lapangan tersebut kemudian saya sampaikan dalam forum rapat di pusat,” ungkap Nurhadi.

Dari hasil kunjungan langsung tersebut, Nurhadi mengaku bersyukur karena sejumlah masukan telah direspons oleh BGN. Salah satunya dengan diterbitkannya aturan baru yang mewajibkan setiap menu yang disajikan dalam tray food mencantumkan label harga satuan.

“Kebijakan pelabelan harga ini bertujuan memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan. Untuk siswa SD ke atas, nilai makanan harus memenuhi standar Rp10.000, sementara porsi untuk balita, PAUD, dan kelompok lainnya sebesar Rp8.000. Jika ditemukan tray food tanpa label harga atau tidak layak, masyarakat diminta segera melaporkan,” jelasnya.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar tersebut juga mengungkapkan adanya laporan dapur SPPG yang kualitasnya tidak memenuhi standar hingga memicu kasus keracunan. Laporan itu telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan oleh pihak terkait.

Ke depan, Nurhadi menyebut BGN berencana menerapkan klasifikasi dapur SPPG menjadi grade A, B, dan C. Dapur grade A dinilai sangat layak dengan pelayanan prima, grade B tercatat pernah mengalami satu kasus keracunan, sedangkan grade C mengalami kasus berulang.

“Jika sampai dua atau tiga kali terjadi keracunan, rekomendasinya dapur tersebut ditutup,” tegasnya.

Selain itu, Nurhadi juga menyoroti pentingnya sinergi antara SPPG dan kelompok tani. Ia mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar bersatu dan aktif berkomunikasi dengan satgas BGN serta pengelola dapur setempat, sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan kearifan lokal dan pemberdayaan petani daerah.

“Jangan sampai kebutuhan sayur diambil dari luar daerah, padahal petani lokal kita mampu. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar kualitas hasil tani lokal terus meningkat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menekankan pentingnya peran media dalam fungsi pengawasan. Ia meminta pengelola SPPG tidak menutup diri terhadap wartawan selama dilakukan sesuai prosedur dan waktu yang tepat.

Menurutnya, seluruh dapur SPPG kini telah dilengkapi CCTV dan sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara bersama oleh pemerintah, media, dan masyarakat.

“Tidak ada yang ditutupi. Justru kami berharap klarifikasi juga diberitakan agar tidak kalah viral dari informasi yang belum tentu benar,” pungkasnya. (*rls/)