Pendekatan Sosial dan Terukur, Otorita IKN–Pemprov Kaltim Tertibkan Kawasan Nusantara

SAMARINDA, CYBERPENA.ID — Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam penanganan kawasan Nusantara, termasuk penertiban aktivitas ilegal, pengelolaan hutan, serta pengendalian kependudukan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (24/02/2026).

Pertemuan ini menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, pengelolaan kawasan juga harus memperhatikan aspek hukum, lingkungan, serta kondisi sosial kemasyarakatan.

Staf Khusus Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Otorita IKN yang juga Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal, Edgar Diponegoro, menjelaskan bahwa penanganan aktivitas ilegal kini membutuhkan peran Satuan Tugas (Satgas) lintas sektor, mulai dari kehutanan, pertambangan, hingga aktivitas sosial-ekonomi lainnya.

“Pendekatan pencegahan sebelumnya telah dilakukan, namun ke depan perlu diimbangi dengan langkah penindakan yang lebih terukur agar pelaksanaan di lapangan semakin efektif,” ujar Edgar.

Pengelolaan kawasan hutan menjadi salah satu fokus utama Satgas, sejalan dengan konsep forest city IKN yang menargetkan sekitar 65 persen wilayah sebagai kawasan hutan. Namun, keberadaan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang telah lebih dahulu berkembang di kawasan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan.

Otorita IKN menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan maupun melalui pendekatan represif.

“Kita tidak bisa menggunakan pendekatan radikal. Penanganannya harus bertahap dan berbasis sosial, dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya kebijakan yang realistis serta berbasis kondisi aktual masyarakat.

“Penataan kawasan tidak bisa hanya dilihat dari perencanaan di atas kertas, tetapi harus mempertimbangkan kondisi eksisting masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan kemitraan konservasi, peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan, serta pengendalian kependudukan di kawasan Nusantara. Pertemuan lanjutan direncanakan dalam beberapa bulan ke depan sebagai momentum konsolidasi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur sekaligus penyusunan payung kerja sama formal antara Otorita IKN dan Pemprov Kaltim.

Otorita IKN hadir melalui sejumlah pejabat, di antaranya Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Direktur Kepatuhan, Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, serta Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air.

Melalui sinergi yang diperkuat ini, pengelolaan kawasan Nusantara diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan, menekan aktivitas ilegal secara terukur, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan yang selaras dengan kondisi sosial masyarakat setempat. (ikn/red)