Sensus Ekonomi 2026 Disorot, DPR RI Minta Pendekatan Non-Elitis dan Realistis

JAKARTA, CYBERPENA.ID – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kekuatan metodologi statistik, tetapi sangat ditentukan oleh strategi komunikasi publik yang berlapis, inklusif, dan realistis. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks DPR RI.

Hetifah menilai, tahapan persiapan sensus masih perlu diperkuat, khususnya dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar tidak berkembang sikap apatis. Menurutnya, seluruh proses—mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan—harus dirancang menyentuh lapisan masyarakat paling bawah serta disesuaikan secara realistis dengan keterbatasan anggaran.

“Sensus Ekonomi 2026 harus melibatkan seluruh masyarakat. Strateginya tidak boleh elitis, tetapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (28/1/2026).

Ia mendorong BPS untuk mengedepankan pendekatan komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor informal. Pemanfaatan peran tokoh lokal seperti RT/RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, komunitas pasar tradisional, hingga media yang akrab digunakan warga seperti grup WhatsApp, radio komunitas, dan media lokal, dinilai efektif untuk memperluas jangkauan. Bahkan, pembentukan posko sensus di tingkat desa disebut dapat menjadi alternatif untuk memperkuat partisipasi.

“Sensus Ekonomi tidak boleh terasa sebagai urusan elite statistik. Ini harus menjadi ruang bagi rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak,” tegasnya.

Selain fase pra dan saat pelaksanaan, Hetifah juga menekankan pentingnya tahap pasca-sensus. Transparansi hasil serta penyajian data dalam bahasa yang mudah dipahami publik dinilai penting untuk menjaga legitimasi BPS sekaligus merawat kepercayaan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyambut positif masukan Komisi X. Ia menegaskan bahwa strategi Sensus Ekonomi 2026 akan diarahkan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap sensus. BPS, lanjutnya, akan memperkuat kolaborasi dengan tokoh lokal dan menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) bersama Komisi X guna merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Komisi X DPR RI, menurut Hetifah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BPS dan mendorong kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, serta komunitas, agar Sensus Ekonomi 2026 benar-benar menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. (rls/hms)