Langkah Berani Makassar: Atasi Sampah Lama Tanpa Bebani APBD

CYBERPENA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya mencari solusi berkelanjutan untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran manajemen PT Samtara Energy, perusahaan asal Jakarta yang bergerak di bidang energi dan pengelolaan limbah, di Balai Kota Makassar, Kamis (30/10/2025) petang.

Pertemuan itu membahas peluang kerja sama pengelolaan sampah berkelanjutan, khususnya penanganan sampah eksisting di TPA Tamangapa yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Pemkot Makassar.

General Manager PT Samtara Energy, Bobby, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Makassar yang terbuka terhadap kolaborasi dan inovasi pengelolaan sampah.

“Kami berdiskusi bagaimana dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan sampah di TPA Tamangapa,” ujar Bobby.
“Teknologi yang kami tawarkan berfokus pada pengolahan sampah lama yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun dan berpotensi mencemari lingkungan.”

Menurutnya, berbeda dengan konsep Waste to Energy (WTE) yang menangani sampah baru, teknologi Samtara Energy berorientasi pada pengolahan sampah eksisting. Dalam skema kerja sama yang ditawarkan, pihak perusahaan juga menegaskan tidak akan membebani APBD Kota Makassar.

“Kami tidak memungut tipping fee dari APBD. Seluruh investasi kami tanggung sendiri, pemerintah hanya perlu memberikan dukungan, terutama dalam penyediaan lahan dan pembukaan pasar bagi hasil olahan,” jelasnya.

Bobby memaparkan, teknologi yang digunakan memungkinkan konversi sampah menjadi crude oil (minyak mentah sintetis), Refuse Derived Fuel (RDF), pelet plastik, dan kompos.
Ia mencontohkan penerapan teknologi serupa di Malaysia dengan kapasitas 300 ton sampah per hari, di mana sekitar 30 persen dari total sampah berhasil dikonversi menjadi minyak.

“Dari 300 ton, sekitar 90 ton bisa diolah menjadi minyak siap pakai. Pasar kami juga sudah ada, salah satunya dengan Pertamina,” tambahnya.

PT Samtara Energy disebut memiliki pengalaman panjang dalam proyek pengelolaan sampah, termasuk menjadi pemenang tender proyek WTE di Kota Tangerang yang telah berjalan hampir delapan tahun.

“Kami telah mengembangkan sistem pengolahan TPA di berbagai kota dengan volume sampah 500 hingga 2.000 ton per hari,” ungkap Bobby.

Melalui konsep ini, pihaknya berharap dapat memberikan manfaat ganda bagi Pemkot Makassar, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

“Ketika sampah eksisting habis, lahan TPA akan menjadi bersih dan memiliki nilai guna baru. Ini tentu menjadi keuntungan besar bagi pemerintah daerah,” tutupnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Andi Hudli Huduri, Kepala DLH Helmy Budiman, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut positif tawaran kerja sama tersebut, namun menegaskan pentingnya kajian teknis dan hukum sebelum diimplementasikan.

“Semua tawaran dan solusi masih dalam tahap kajian. Kami ingin memastikan langkah yang diambil benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan kota,” ujar Munafri.

Ia menjelaskan, persoalan utama saat ini bukan hanya penanganan sampah baru, tetapi juga tumpukan lama di TPA Tamangapa.

“Volume sampah yang masuk ke TPA kini sudah di bawah 1.000 ton per hari. Namun, sampah lama masih menjadi tantangan besar,” jelasnya.
“Sekitar 50 persen sampah itu bersifat organik, sementara sisanya sekitar 500 ton per hari perlu solusi khusus.”

Munafri menuturkan, TPA Tamangapa memiliki luas sekitar 19,1 hektare dengan tinggi timbunan mencapai 17 meter. Kondisi ini menuntut penerapan teknologi tepat guna agar lahan tidak semakin terbebani.

“Kami mencari teknologi yang bisa secepat mungkin menghilangkan sampah di TPA. Kalau dibiarkan, lahannya akan habis dan risikonya makin besar,” tegasnya.

Selain melakukan kajian internal, Pemkot Makassar juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa kementerian terkait untuk mendapatkan dukungan teknis serta arahan kebijakan nasional.

“Kami butuh kajian bersama yang matang agar benar-benar dapat menghilangkan penumpukan sampah di TPA Tamangapa,” pungkas Munafri. (red/bayu)